Gambut Yang Mengingat

Di antara Dadahup dan Mantangai, air menyimpan sejarah panjang tentang perubahan sebuah lanskap. Kanal-kanal yang pernah digali untuk membuka sawah, kebakaran yang mengubah hutan menjadi abu, dan berbagai program pemulihan yang datang silih berganti meninggalkan jejak pada tanah sekaligus kehidupan masyarakat. Tiga dekade setelah Proyek Pengembangan Lahan Gambut dimulai, pertanyaan tentang masa depan kawasan ini belum selesai: bagaimana memulihkan gambut tanpa mengulang kesalahan yang sama? Air adalah bagian dari ingatan lanskap gambut. Jauh sebelum kanal-kanal besar membelah rawa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, air bergerak mengikuti irama alam. Ia mengisi cekungan, mengalir melalui sungai dan anak sungai, lalu menyebar ke kawasan hutan rawa. Pada musim tertentu, air meninggi dan membawa ikan ke dalam rawa. Pada waktu lain, permukaan air surut, membuka jalan bagi masyarakat untuk mencari hasil hutan, mengelola ladang, atau memasang perangkap ikan. Bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya, rawa bukanlah ruang kosong. Ia adalah tempat tinggal, sumber pangan, ruang bekerja, sekaligus bagian dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Namun, hubungan antara air, tanah, hutan, dan manusia itu berubah ketika sebuah proyek pembangunan berskala besar memasuki Kalimantan Tengah pada pertengahan 1990-an. Pemerintah membawa gagasan untuk mengubah kawasan rawa gambut menjadi sentra produksi pangan. Sungai-sungai dihubungkan melalui jaringan kanal, hutan dibuka, dan lahan disiapkan untuk pertanian. Di atas peta, perubahan itu tampak sebagai upaya membuka potensi wilayah. Di lapangan, ia menjadi awal dari perubahan ekologis yang panjang. Dadahup dan Mantangai kemudian menempuh perjalanan yang tidak sepenuhnya sama. Dadahup kembali menjadi perhatian melalui program pengembangan pangan, termasuk Food Estate. Sementara itu, Mantangai terus berhadapan dengan persoalan perlindungan gambut, kebakaran, konservasi, dan pemulihan tata air. Namun, keduanya memiliki satu warisan yang sama: lanskap yang telah berubah akibat intervensi manusia terhadap sistem air gambut. Ketika rawa dibayangkan menjadi sawah Pada 1995, pemerintah menetapkan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektare di Kalimantan Tengah. Melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995, kawasan hutan rawa gambut direncanakan untuk dikonversi menjadi lahan pertanian tanaman pangan, terutama sawah. Tujuannya adalah memperluas produksi beras dan mempertahankan swasembada pangan nasional. Proyek tersebut mencakup kawasan yang sangat luas. Dalam dokumen perencanaan pengelolaan eks-PLG, luas areal yang dicadangkan mencapai sekitar 1.457.100 hektare, terbagi ke dalam lima blok, yakni A, B, C, D, dan E. Sebagian kawasan berada di Kabupaten Kapuas, termasuk wilayah yang kemudian dikenal sebagai Dadahup dan Mantangai. Pekerjaan fisik dimulai pada 1996. Kanal-kanal digali untuk menghubungkan sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Sebangau, Kahayan, Kapuas, dan Barito. Jaringan itu dirancang untuk mengatur keluar-masuknya air sekaligus mendukung pembukaan lahan pertanian. Dalam dokumen perencanaan eks-PLG tercatat pembangunan Saluran Primer Induk sepanjang 187 kilometer dan Saluran Primer Utama sepanjang 958,18 kilometer. Jaringan sekunder, tersier, dan kuarter juga dibangun, termasuk di kawasan Palingkau, Dadahup, dan Lamunti. Skalanya menunjukkan bahwa PLG bukan sekadar proyek pertanian. Ia merupakan rekayasa besar terhadap sistem hidrologi sebuah bentang alam. Masalahnya, gambut bukan tanah mineral biasa. Lapisan organiknya terbentuk dari akumulasi sisa-sisa vegetasi yang terurai sangat lambat dalam kondisi jenuh air. Air yang tersimpan di dalamnya menjaga kestabilan ekosistem, menopang kehidupan tumbuhan, dan membantu mencegah gambut menjadi kering serta mudah terbakar. Ketika kanal-kanal memotong kawasan rawa, air yang sebelumnya tersimpan di dalam gambut memiliki jalur untuk keluar. Pengeringan ini mengubah kondisi tanah dan membuat sebagian kawasan lebih rentan mengalami penurunan permukaan, kerusakan vegetasi, serta kebakaran. Dalam rencana pembangunan, kanal adalah infrastruktur untuk mengatur air. Namun, dalam ekosistem gambut, kanal yang tidak dikelola dengan tepat justru dapat mempercepat hilangnya air dari tubuh gambut. Pada 1999, proyek tersebut memasuki masa penghentian dan penataan ulang melalui kebijakan pemerintah, termasuk Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Proyek yang semula menjanjikan perluasan pertanian itu tidak berhasil mewujudkan seluruh ambisinya. Sebagian jaringan kanal telah terbangun, hutan telah dibuka, dan masyarakat telah berhadapan dengan perubahan lingkungan yang tidak mudah dipulihkan. Kawasan yang diharapkan menjadi sentra produksi pangan justru menyisakan persoalan tata air, lahan tidak produktif, dan kerentanan terhadap kebakaran. Bagi masyarakat, berhentinya proyek tidak serta-merta mengakhiri persoalan. Mereka tetap tinggal di lanskap yang telah berubah. Ketika perubahan lanskap mengubah cara hidup Sebelum proyek-proyek besar mengubah bentang gambut, masyarakat Dayak Ngaju di wilayah Mantangai telah mengembangkan cara hidup yang berkaitan erat dengan kondisi alam sekitarnya. Hutan rawa, sungai, dan lahan gambut menyediakan beragam sumber penghidupan. Masyarakat mencari ikan, mengumpulkan hasil hutan, dan mengelola ladang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengetahuan tentang musim, kondisi air, jenis tumbuhan, dan karakter lahan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aktivitas yang terdokumentasi dalam penelitian tentang masyarakat Mantangai Hulu adalah meiwak, yaitu mencari ikan. Kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dengan menggunakan beragam alat tradisional. Ikan seperti behau, tampahas, tahuman, karandang, bapuyu, kakapar, dan saluang menjadi sumber pangan keluarga sekaligus komoditas yang dapat dijual. Di daratan, berladang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga mengandung pengetahuan dan tradisi. Dalam praktiknya dikenal istilah handep hapakat, yakni gotong royong ketika satu keluarga membantu keluarga lain dalam kegiatan berladang tanpa mengandalkan imbalan uang. Penelitian mengenai sistem perladangan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Mantangai juga mendokumentasikan sejumlah tahapan kegiatan dengan istilah lokal. Beberapa di antaranya adalah mahimba untuk mencari lokasi ladang, manatas untuk membuka jalan dan membersihkan lahan, manusul tana untuk pembakaran lahan yang telah dibersihkan, wayah tugal untuk menanam benih, hingga manggetem parei ketika masa panen tiba. Tidak semua tahapan tersebut masih dipraktikkan. Sebagian telah ditinggalkan seiring perubahan kondisi lingkungan dan ruang gerak masyarakat. Perubahan ini memperlihatkan bahwa transformasi lanskap tidak hanya berlangsung pada hutan dan tanah, tetapi juga pada kebudayaan serta pengetahuan yang tumbuh dari hubungan manusia dengan alam. Di Mantangai Hulu, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Empower pada 2023 mencatat bahwa ruang mencari ikan masyarakat semakin menyempit. Alih fungsi ekosistem gambut, termasuk ekspansi perkebunan sawit, turut mengubah habitat ikan. Masyarakat yang sebelumnya dapat memperoleh ikan dari lokasi-lokasi tertentu kini harus mencari di tempat lain, dengan hasil yang disebut jauh berkurang dari segi kuantitas maupun kualitas. Perubahan tersebut memberi gambaran tentang dampak kerusakan gambut yang sering kali tidak terlihat dalam angka luas lahan terbuka atau jumlah kanal. Ketika habitat berubah, sumber pangan ikut berubah. Ketika sumber pangan berkurang, keluarga harus menyesuaikan cara memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, kerusakan gambut bukan semata persoalan hilangnya tutupan hutan. Ia juga menyentuh hubungan sosial, kebiasaan, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat. Setelah proyek berhenti, persoalan tidak ikut pergi Memasuki awal 2000-an, kawasan eks-PLG menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Infrastruktur yang telah dibangun tidak seluruhnya berfungsi sebagaimana direncanakan. Sebagian lahan tidak berkembang menjadi kawasan pertanian produktif, sementara persoalan pengelolaan kawasan dan kepastian penguasaan lahan terus muncul. Laporan penilaian tenurial untuk mendukung pembentukan KPH Model di Kabupaten Kapuas pada 2010 mencatat bahwa kawasan eks-PLG di wilayah kabupaten tersebut mencapai sekitar 635.396 hektare. Berdasarkan pembagian dalam dokumen perencanaan, sekitar 207.445 hektare masuk kawasan budidaya dan 427.951 hektare merupakan kawasan lindung. Laporan tersebut juga menunjukkan adanya persoalan tata kelola. Sebagian kawasan tidak dibebani izin pengelolaan yang jelas, sementara di bagian lain telah berkembang aktivitas pertanian, perkebunan rakyat, dan investasi perkebunan skala besar. Status kawasan yang belum sepenuhnya jelas berpotensi menimbulkan tumpang tindih klaim dan ketidakpastian bagi masyarakat. Persoalan tenurial menjadi penting karena pemulihan gambut tidak hanya membutuhkan intervensi teknis. Ia juga memerlukan kejelasan siapa yang memiliki akses, siapa yang bertanggung jawab menjaga kawasan, dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh kepastian dalam mengelola ruang hidupnya. Pada saat yang sama, persoalan ekologis terus berlangsung. Gambut yang kehilangan kelembapan menjadi lebih rentan terbakar. Kebakaran tidak hanya menghilangkan vegetasi, tetapi juga melepaskan karbon yang tersimpan di dalam tanah selama waktu yang panjang. Dalam laporan penilaian tenurial tersebut, kerusakan ekosistem gambut disebut telah memengaruhi tata air, mengurangi produktivitas lahan, menyulitkan masyarakat bercocok tanam, dan mempersempit sumber mata pencaharian. Dengan kata lain, dampak proyek tidak berhenti pada perubahan bentang alam, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kesadaran bahwa kawasan ini membutuhkan penanganan khusus kemudian mendorong berbagai program rehabilitasi dan pemulihan. Memulihkan air, merawat kembali gambut Salah satu pendekatan penting dalam pemulihan gambut adalah mengembalikan kondisi basahnya. Dalam konteks kawasan eks-PLG, upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penabatan atau penyekatan kanal. Kajian CCFPI mengenai perolehan karbon di eks-PLG Blok A Mentangai mendokumentasikan pembangunan tujuh sekat kanal. Tujuannya adalah mengurangi keluarnya air dari gambut melalui saluran-saluran yang telah ditinggalkan. Dengan tertahannya air, muka air tanah diharapkan meningkat, gambut tetap basah, risiko kebakaran berkurang, dan cadangan karbon dapat dipertahankan. Pembangunan sekat kanal bukan pekerjaan yang selesai ketika konstruksi berdiri. Kajian tersebut juga menekankan pentingnya pemantauan setelah penabatan, termasuk pengukuran tinggi muka air, kualitas air, biota perairan, pertumbuhan tanaman, serta kondisi konstruksi sekat kanal. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemulihan gambut tidak dapat dilakukan hanya dengan menanam pohon atau membangun infrastruktur. Kondisi air harus diperbaiki terlebih dahulu agar ekosistem memiliki kesempatan untuk pulih. Pada tahun-tahun berikutnya, perhatian terhadap pemulihan gambut semakin menguat. Pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut pada 2016, yang kemudian berkembang menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Pendekatan pemulihan mencakup pembasahan kembali gambut, penanaman vegetasi, serta penguatan mata pencaharian masyarakat. Di kawasan Mantangai dan sekitarnya, berbagai inisiatif restorasi melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga konservasi, dan kelompok masyarakat. Kawasan Mawas, misalnya, menjadi salah satu wilayah penting bagi upaya perlindungan hutan rawa gambut dan pengendalian kebakaran. Pada 2023, Yayasan BOS mencatat pembangunan 45 titik sekat kanal di kawasan Mawas. Kegiatan tersebut melibatkan dukungan pemerintah desa, mitra, dan masyarakat di sejumlah desa dampingan, termasuk Mantangai Hulu, Katunjung, dan Sungai Jaya. Sekat kanal menjadi salah satu bentuk intervensi untuk mempertahankan air di dalam gambut. Namun, keberlanjutannya bergantung pada pemantauan, pemeliharaan, dan keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ketika pemberdayaan perlu mendengar masyarakat Pemulihan gambut sering kali datang bersama program pemberdayaan masyarakat. Berbagai lembaga membawa kegiatan ekonomi, pelatihan, bantuan sarana produksi, dan pengembangan usaha. Tujuannya adalah mengurangi tekanan terhadap hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengalaman di Mantangai Hulu memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Penelitian Ismar Hamid dan Salsa Rizkia Meilinda yang diterbitkan pada 2023 mengkaji dampak program pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat gambut di desa tersebut. Penelitian itu menemukan bahwa sejumlah program cenderung menggunakan pendekatan direct-action cum traditional, yakni pendekatan yang dalam praktiknya masih didominasi gagasan pihak pelaksana, sementara masyarakat belum sepenuhnya menjadi penentu arah program. Penelitian tersebut mengkritisi kecenderungan program yang mengabaikan pengetahuan ekologis masyarakat. Padahal, pengetahuan itu terbentuk melalui pengalaman panjang dalam membaca musim, mengelola sumber daya, dan menjaga hubungan dengan ekosistem gambut. Temuan ini penting untuk memahami bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak cukup diukur dari jumlah kelompok yang dibentuk, pelatihan yang diselenggarakan, atau bantuan yang disalurkan. Perlu dilihat pula apakah masyarakat memiliki ruang untuk menentukan pilihan, mempertahankan pengetahuan lokal, dan memperoleh manfaat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks gambut, masyarakat bukan sekadar penerima program. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang akan menentukan apakah pemulihan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan menjadi penting. Pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan dipertemukan untuk membangun pengelolaan yang lebih sesuai dengan karakter lanskap. Dadahup dan kembalinya janji pangan Ketika upaya pemulihan gambut terus berjalan, Dadahup kembali memasuki perhatian negara melalui program pengembangan pangan atau Food Estate. Program yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah sejak 2020 ini membawa kembali gagasan untuk mengoptimalkan lahan rawa sebagai kawasan produksi pangan. Dadahup, khususnya kawasan Bentuk Jaya A5, menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian. Ada alasan mengapa kawasan ini kembali dipilih. Dadahup memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari eks-PLG. Infrastruktur pertanian dan jaringan saluran telah lebih dahulu dibangun, tetapi tidak seluruhnya berfungsi secara optimal. Pada 2021, pemerintah daerah menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur tata air di Bentuk Jaya A5 menghadapi persoalan, mulai dari kerusakan pintu air dan tanggul hingga pendangkalan saluran primer dan sekunder. Kondisi tersebut membuat pengaturan air menjadi sulit. Pada musim hujan, lahan dapat mengalami banjir, sementara pada musim kemarau sebagian kawasan menghadapi kekeringan. Situasi ini disebut turut menyebabkan petani meninggalkan lahan selama bertahun-tahun. Pada 2023, pemerintah Kabupaten Kapuas menampilkan panen padi di Desa Bentuk Jaya A5 sebagai salah satu capaian program Food Estate. Panen di lahan sekitar 90 hektare tersebut menjadi penanda optimisme bahwa lahan rawa dapat kembali dimanfaatkan apabila sistem tata air diperbaiki. Namun, keberhasilan satu musim panen belum otomatis menjawab persoalan jangka panjang. Pertanian di kawasan rawa membutuhkan pengelolaan air yang cermat. Air yang terlalu tinggi dapat merendam tanaman, sementara air yang terlalu rendah dapat mengeringkan gambut dan meningkatkan risiko kebakaran. Di sinilah pengalaman PLG menjadi penting. Persoalan Dadahup bukan sekadar bagaimana meningkatkan produksi padi, melainkan bagaimana memastikan bahwa pengelolaan lahan tidak mengulang perubahan hidrologi yang pernah menimbulkan kerusakan. Kajian yang diterbitkan dalam jurnal Ecoprofit pada 2023 juga mengingatkan bahwa pengembangan Food Estate di kawasan eks-PLG perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Kajian tersebut menyoroti risiko eksploitasi lingkungan dan deforestasi apabila penyediaan kawasan pangan tidak memperhatikan karakter ekosistem serta melibatkan masyarakat secara memadai. Di sisi lain, Mantangai memperlihatkan persoalan yang berbeda. Kawasan ini memiliki fungsi penting bagi perlindungan gambut, konservasi, dan pengendalian kebakaran. Pada 2023, pemantauan Pantau Gambut terhadap lokasi ekstensifikasi di Mantangai Hulu menemukan indikasi pembukaan lahan sekitar 237 hektare berdasarkan pengecekan citra satelit dan verifikasi lokasi. Dalam kegiatan tersebut juga ditemukan sebuah ekskavator yang tenggelam ke dalam tanah gambut. Peristiwa itu menjadi pengingat tentang karakter fisik gambut yang tidak dapat diperlakukan sama seperti tanah mineral. Gambut memiliki lapisan organik, menyimpan air, dan dalam kondisi tertentu tidak mampu menopang beban alat berat seperti tanah padat. Dadahup dan Mantangai memang tidak menghadapi persoalan yang sepenuhnya sama. Dadahup kembali diarahkan menjadi ruang produksi pangan, sementara Mantangai memikul peran penting dalam perlindungan dan pemulihan gambut. Tetapi keduanya tetap terhubung oleh sejarah yang sama: perubahan tata air dan tekanan pembangunan di kawasan eks-PLG. Masa depan yang ditentukan dari desa Sejarah Dadahup dan Mantangai menunjukkan bahwa pemulihan gambut tidak pernah menjadi pekerjaan satu lembaga atau satu periode pemerintahan. Sejak PLG dihentikan, berbagai pendekatan telah datang: rehabilitasi kawasan, pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan, penabatan kanal, restorasi gambut, pengembangan pangan, hingga penguatan perhutanan sosial. Masing-masing membawa tujuan dan pendekatan berbeda. Namun, seluruhnya berhadapan dengan persoalan yang sama: bagaimana mengelola air, menjaga fungsi ekologis gambut, memastikan kepastian ruang hidup, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Di tengah perjalanan panjang tersebut, skema Hutan Desa dan Perhutanan Sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam pengelolaan kawasan. Melalui kelembagaan desa, masyarakat dapat membangun aturan, merencanakan perlindungan hutan, melakukan patroli, serta mengembangkan usaha yang sesuai dengan karakter sumber daya setempat. Di wilayah Kapuas, penguatan kelembagaan Hutan Desa menjadi salah satu pendekatan yang dapat menghubungkan perlindungan hutan dengan penghidupan masyarakat. Dukungan terhadap LPHD di Sei Ahas, Tampung Penyang, Katimpun, dan Tambak Bajai, misalnya, dapat diarahkan untuk memperkuat tata kelola, perlindungan kawasan, pengembangan hasil hutan bukan kayu, serta pengelolaan jasa lingkungan. Namun, pengakuan terhadap peran masyarakat perlu diikuti dengan kepastian tenurial, pendampingan yang berkelanjutan, akses terhadap pengetahuan dan teknologi, serta ruang untuk menentukan prioritas pengelolaan sendiri. Tanpa itu, masyarakat berisiko kembali menjadi pelaksana program yang arah dan keputusannya ditentukan dari luar. Pengalaman Mantangai Hulu memberikan pelajaran bahwa pengetahuan lokal tidak boleh ditempatkan sebagai sisa masa lalu yang harus digantikan oleh program modernisasi. Ia justru dapat menjadi salah satu dasar untuk merancang pemulihan yang lebih sesuai dengan kondisi ekologis dan sosial setempat. Pada akhirnya, masa depan gambut tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kanal yang ditabat, bibit yang ditanam, atau hektare lahan yang dipulihkan. Ia juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat menjaga ruang hidupnya, mempertahankan pengetahuan yang relevan, dan memperoleh manfaat dari ekosistem yang mereka rawat. Tiga dekade setelah kanal-kanal PLG membelah rawa Kalimantan Tengah, air tetap menjadi persoalan utama sekaligus penentu masa depan Dadahup dan Mantangai. Ia menghubungkan sejarah pembangunan, kerusakan, pemulihan, dan kehidupan masyarakat. Gambut menyimpan air dalam waktu yang panjang. Ia juga menyimpan jejak dari keputusan-keputusan manusia yang pernah dibuat di atasnya. Karena itu, memulihkan gambut bukan sekadar mengembalikan kondisi tanah agar kembali basah. Lebih jauh, pemulihan berarti membangun kembali hubungan antara manusia dan lanskap—hubungan yang memungkinkan hutan tetap hidup, air tetap terjaga, dan masyarakat memiliki masa depan di ruang yang selama ini menjadi rumah mereka. Sebab, pada akhirnya, gambut tidak hanya perlu diselamatkan dari api. Ia juga perlu dijaga dari keputusan-keputusan yang mengabaikan cara alam bekerja dan cara masyarakat hidup bersamanya.